Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Pengenal yang merupakan salah satu kelengkapan identitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur.

Peraturan tersebut dapat dilihat di sini :

  1. Pergub KTP
  2. SOP KTP

Surat Edaran Tentang Hari Libur Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

Sehubungan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 86 ayat (3) bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
  2. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2013 penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan serentak pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, hari dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari libur atau hari yang diliburkan.

Bagi SKPD/Badan Layanan/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan instansi yang bersangkutan agar mengatur penugasan karyawan/ti pada hari libur atau hari yang diliburkan tersebut di lingkungan kerja masing-masing sehingga tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Surat Edaran tersebut dapat dilihat di sini!

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan tersebut dapat dilihat di sini!

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Distribusi / Penjualan Benih Dan Induk Ikan Pada Balai Benih Dan Induk Ikan Air Tawar Karang Intan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Distribusi / Penjualan Benih dan Induk Ikan pada Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar Karang Intan Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Distribusi / Penjualan Benih Dan Induk Ikan Pada Balai Benih Dan Induk Ikan Air Tawar Karang Intan Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan tersebut dapat dilihat di sini! dan flowchartnya dapat dilihat di sini!

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur  Penagihan Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan tersebut dapat dilihat di sini!

Workshop Verifikasi Data Capaian Kinerja SKPD Pada LAKIP Pemprov Kalsel Tahun 2013

Hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Prov Kalsel melaksanakan Workshop Verifikasi Data Capaian Kinerja SKPD pada LAKIP Pemprov Kalsel Tahun 2013. Workshop ini diselenggarakan dalam rangka melakukan konfirmasi serta validasi data capaian yang termuat di dalam LAKIP Pemprov bersama dengan SKPD pengampu indikator-indikator tersebut agar terjadi kesepahaman dalam pencapaian data LAKIP tersebut. Kegiatan Workshop tersebut melibatkan SKPD yang mengampu indikator-indikator LAKIP Pemprov Kalsel, yaitu seluruh Dinas di Lingkungan Pemprov Kalsel, Inspektorat, Bappeda, BLHD, Bakesbangpol, BKPMD, serta Biro Humas, Biro Keuangan dan Biro Kesra Setda Prov Kalsel.

IMG_0717(2)

Kegiatan Workshop ini dibuka oleh Kepala Bagian Ketatalaksanaan mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mendatangkan 2 orang narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel. Workshop kali ini diisi dengan acara pemaparan materi tentang LAKIP dari narasumber kepada seluruh peserta workshop. Pemaparan materi tersebut diisi dengan diskusi bersama peserta untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi pilar utama dalam membangun akuntabilitas seluruh instansi pemerintah Kalsel.

IMG_0716(2)

Selanjutnya dilaksanakan validasi data bersama dengan SKPD untuk mendapatkan kepastian dan persetujuan tentang data yang akan dilaporkan di dalam LAKIP. Beberapa data yang disampaikan oleh SKPD perlu diolah lebih lanjut sehingga bisa dijadikan data yang valid untuk pengisian indikator dalam LAKIP.

IMG_0718(2)

Workshop validasi data ini sebagai upaya penyempurnaan LAKIP Pemprov Kalsel Tahun 2013 sebelum dicetak dan disampaikan ke Kementerian PANRB. Sebelum dicetak, LAKIP ini akan disampaikan kepada Gubernur untuk dicermati dan disetujui. Direncanakan pencetakan LAKIP diselesaikan pada minggu kedua bulan Maret 2014 dan disampaikan ke Kementerian PANRB pada minggu ketiga bulan Maret 2014.

Secara umum pelaksanaan Workshop ini berlangsung lancar dan para peserta dengan antusias mengikuti, dibuktikan dengan banyaknya diskusi bersama dengan narasumber untuk lebih meningkatkan kualitas SAKIP dan LAKIP yang dilaksanakan oleh SKPD. Diharapkan SAKIP ini dapat menjadi jalan dalam meningkatkan akuntabilitas birokrasi sehingga target Good Government bisa tercapai lebih cepat.

Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) Di Lingkungan Pemprov Kalsel

Tanggal 6 Februari 2013 Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel melaksanakan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik) kepada unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. IMG_0583

SiNovik merupakan Sistem Online untuk Menjaring Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Unit-Unit Pelayanan di seluruh instansi baik Kementerian/Lembaga maupun Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota. SiNovik dapat diakses dari http://sinovik.menpan.go.id. SiNovik merupakan sistem untuk mempermudah pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah c.q. Kementerian PANRB atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga  atau Pemerintah Daerah.

IMG_0580

Sosialisasi yang dilaksanakan Bagian Ketatalaksanaan ini diikuti oleh perwakilan dari SKPD dan instansi  yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, serta perwakilan dari Kabupaten/Kota se-Kalsel. Penilaian terhadap inovasi  SiNovik dilaksanakan secara langsung melalui website SiNovik dan akan dinilai oleh tim penilai pusat. Hasil penilaian akan diumumkan melalui situs tersebut dan bisa dilihat oleh seluruh pengunjung situs.
IMG_0574

Surat Edaran Nomor 065/01280/ORG Tahun 2013 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2014

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, maka dibuatlah Surat Edaran Nomor 065/01280/ORG Tahun 2013 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2014.

Surat Edaran PDF.

SE CUTBER 2014_Page_1

SE CUTBER 2014_Page_2

SE CUTBER 2014_Page_3

Asistensi Penyusunan SOP

Bagian Ketatalaksanaan kembali melaksanakan Asistensi Penyusunan SOP bagi SKPD Provinsi Kalsel. Bertempat di ruang Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, asistensi dilaksanakan dari tanggal 11 – 15 November serta tanggal 20 November 2013. Asistensi kali ini mengundang seluruh UPTD dan SKPD induknya agar secara bersama-sama membahas mengenai SOP yang akan disusun di UPTD masing-masing. IMG_9393(1)

Bagian Ketatalaksanaan mengundang seluruh UPTD untuk membahas draft SOP yang telah disusun sesuai dengan usulan SOP dari UPTD yang disampaikan pada saat Asisten Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pembahasan SOP tersebut dilakukan dengan membahas satu per satu draft SOP yang telah disusun oleh UPTD. Kasubbag Sistem Prostaker Bagian Ketatalaksanaan memberikan waktu hingga akhir November kepada UPTD untuk membahas SOP tersebut secara intern dan menyerahkan SOP yang telah dibahas untuk disahkan menjadi Peraturan Gubernur.

IMG_9469(1)

SOP yang dibahas dalam asistensi ini diharapkan dapat segera disahkan seluruhnya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan, seluruh SKPD maupun UPTD memiliki acuan tetap dalam bekerja. Terutama dengan posisi UPTD yang memiliki pelayanan langsung kepada masyarakat menyebabkan UPTD lebih diprioritaskan untuk memiliki SOP sebagai pendukung dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. SOP akan menjadi acuan baik kepada pelaksana pelayanan maupun masyarakat yang mendapatkan pelayanan sehingga transparansi dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan semakin meningkat. IMG_9520(1)