Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Selatan

IMG_1458Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem AKIP sekaligus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Selatan. Bertempat di Ruang Rapat H. Aberani Sulaiman, evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluator selama 2 hari pada tanggal 21-22 Agustus 2014.

Tim Evaluator dari Kementerian PANRB terdiri atas Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur serta dua orang Auditor. SKPD Provinsi Kalsel yang dijadikan sampel pada evaluasi tahun ini yaitu Inspektorat Provinsi, BAPPEDA Provinsi, Dinas Sosial, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). SKPD lain turut diundang sebagai pendukung dalam pemberian data-data terkait pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi dan juga sebagai media pembelajaran untuk peningkatan kualitas penerapan SAKIP. Laporan akuntabilitas tiap-tiap SKPD sampel dipaparkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan langsung dievaluasi oleh tim Evaluator. Indikator yang masih belum tepat dikomentari dan diberikan solusi untuk perbaikan ke depannya.IMG_1467

Selain evaluasi SAKIP terhadap SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Evaluator juga mengevaluasi pelaksanaan SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Pemerintah Daerah yang menjadi sampel evaluasi tahun ini yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kota Banjarmasin. Pemaparan laporan akuntabilitas masing-masing dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten HSS dan Asisten Pemerintah Setda Kota Banjarmasin. Terkait beberapa indikator yang masih belum menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah, Tim Evaluator menyarankan untuk menyempurnakan indikator-indikator tersebut, baik indikator dalam RPJMD maupun indikator Penetapan Kinerja.

IMG_1470Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan Evaluasi SAKIP oleh Tim dari Kementerian PANRB dilaksanakan berbarengan dengan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB memang baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014. Sesuai dengan program dari Kementerian PANRB, Pemerintah Daerah wajib membuat Roadmap Reformasi Birokrasi. Roadmap ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran seberapa jauh pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

IMG_1472

IMG_1469

IMG_1489Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan bersamaan dengan Evaluasi SAKIP. Dalam pelaksanaan evaluasi ini, SKPD-SKPD yang menjadi leading sector 8 area perubahan Reformasi Birokrasi memaparkan pelaksanaan dan pencapaian program Reformasi Birokrasi di bidangnya masing-masing. Pada kegiatan kali ini, SKPD yang memaparkan pencapaian Reformasi Birokrasinya yaitu Inspektorat Provinsi, BAPPEDA Provinsi, BKD Provinsi, Dinas Pendapatan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel. Masing-masing SKPD memberikan penjelasan bagaimana pelaksanaan program-program yang telah dijalankan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang masing-masing.

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi pada hari pertama berakhir hingga sore hari. Pemaparan Laporan SAKIP dan Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun beberapa pemaparan tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Pemaparan lanjutan dilaksanakan pada hari kedua dengan lebih memfokuskan pada pembahasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kalimantan Selatan serta langkah-langkah yang masih perlu diambil untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hari kedua lebih banyak diisi dengan pembahasan langsung ketimbang evaluasi, mengingat Reformasi Birokrasi memang masih tergolong baru sehingga masih banyak dilakukan perbaikan, terutama pada indikator-indikator perbaikan di dalam Roadmap yang disusun Pemerintah Daerah.IMG_1525

Hasil Evaluasi SAKIP akan menjadi tolak ukur dalam penilaian SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan telah berhasil meraih predikat B pada tahun 2013, dan masih banyak PR yang perlu dikerjakan untuk terus meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemberian Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menerima penghargaan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Penghargaan tersebut diberikan kepada 18 SKPD penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Drs. H. Rudy Resnawan, menerima Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI (ORI). Acara yang bertajuk “Peringatan 5 tahun Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Penyerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2014″ tersebut diselenggarakan sebagai puncak dari Observasi kepatuhan Terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh ORI sejak akhir tahun 2013. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang didampingi oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel menerima langsung Predikat Kepatuhan tersebut dari Menko Polhukam Djoko Suyanto kepada Wakil Gubernur Kalsel.

Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tersebut diberikan kepada 18 SKPD Pemprov Kalsel yang diobservasi oleh ORI. Pemprov Kalsel menduduki posisi kedua setelah Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan Predikat Kepatuhan sebanyak 24 SKPD. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI telah melaksanakan Observasi Kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kepada SKPD yang ada di Pemprov Kalimantan Selatan. Menindaklanjuti hasil observasi tersebut, Pemprov Kalsel telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan sehingga pada Tanggal 18 Juli kemarin yang dicanangkan sebagai Hari Pelayanan Publik, 18 SKPD Pemprov Kalsel tersebut berhasil mendapatkan predikat kepatuhan tinggi (zona hijau) dengan nilai tiap SKPD di atas 800. (baca : Asistensi Tindak Lanjut Hasil Observasi Ombudsman RI Tentang Kepatuhan Terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). SKPD yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi tersebut yaitu :

NO INSTANSI TOTAL NILAI

 

1 DINAS PENDAPATAN DAERAH 960

 

2 DINAS PEKERJAAN UMUM 960

 

3 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 960

 

4 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 960

 

5 DINAS SOSIAL 960

 

6 DINAS PETERNAKAN 960

 

7 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 960

 

8 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 

960
9 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

 

960
10 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 960

 

11 DINAS KESEHATAN 935

 

12 RSUD ULIN BANJARMASIN 910

 

13 DINAS PENDIDIKAN 890

 

14 RS H. Moch. ANSARI SALEH 875

 

15 RSJ. SAMBANG LIHUM 850

 

16 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 850

 

17 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 830

 

18 BADAN  KESATUAN BANGSA POLITIK 805

 

 

Pencapaian prestasi tersebut tidak lepas dari usaha keras pihak SKPD yang telah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansinya masing-masing. Peningkatan kualitas tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan prima seluruh unit pelayanan. Sebagai informasi, Ombudsman RI  menganugerahi predikat kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik kepada 78 instansi negara. Instansi negara penerima predikat kepatuhan itu terdiri atas 17 kementerian, 12 lembaga negara, 21 pemerintah provinsi dan 26 pemerintah kota dengan perincian sebanyak 452 unit pelayanan publik masuk kategori patuh tinggi terhadap UU Pelayanan Publik terdiri atas 237 SKPD Kota, 178 SKPD Provinsi, 25 Kementerian dan 12 Lembaga.

Surat Edaran Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1435 H/2014

Sehubungan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065/01280/Org Tahun 2013, tanggal 27 November 2013 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Penetapan pengaturan hari-hari libur dan cuti bersama tahun 2014 di tetapkan melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014.
  1. Libur Nasional Idul Fitri 1434 H. ditetapkan hari Senin tanggal 28 Juli 2014 dan hari Selasa  tanggal 29 Juli 2014, dan Cuti bersama untuk Idul Fitri dilaksanakan pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 30 Juli 2014 s.d 1 Agustus 2014.
  1. Bagi SKPD/Badan Layanan/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan instansi yang bersangkutan agar mengatur penugasan karyawan/ti pada hari-hari libur Nasional dan Cuti Bersama di lingkungan kerja masing-masing.
  1. Kepada semua Kepala SKPD agar meningkatkan pengawasan dan melakukan langkah-langkah peningkatan disiplin terutama pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

CUTI BERSAMA IDUL FITRI 2014

Surat Edaran Cuti Bersama Idul Fitri 1435 H/2014 pdf

Tutorial Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Secara umum SOP terdiri atas dua SOP, yaitu :

  1. SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan;
  2. SOP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

Penyusunan SOP sebenarnya cukup mudah, karena kegiatan di SOP merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehari-hari dalam pelaksanaan pekerjaan. Berikut kami jelaskan langkah-langkah mudah dalam menyusun SOP.

A. Mengidentifikasi Jenis-jenis SOP

Identifikasi SOP dapat dilakukan melalui langkah-langkah singkat berikut :

  1. Menganalisa tugas dan fungsi organisasi (dengan fokus pada unit organisasi terendah sebagai unit operasional).
  2. Mengidentifikasi output final (end-product).
  3. Mengidentifikasi aspek kegiatan output final dengan merumuskan aspek kegiatan keseluruhan (makro) dan parsial (mikro) yang ada di awal (pra), pada saat (in) dan setelah (pasca) dari output final.
  4. Merumuskan judul SOP-AP dengan menggabungkan aspek kegiatan output final (SOP Makro dan SOP Mikro)
  5. Mengidentifikasi seluruh judul SOP-AP (Makro dan Mikro) dengan mengelompokkan sesuai tingkat struktur organisasinya Keseluruhan judul SOP-AP inilah yang merupakan kebutuhan riil SOP pada unit kerja yang bersangkutan.

Contoh  :

Salah satu uraian tugas Sub Bagian Program yaitu Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan. Output final adalah  laporan. Kegiatan utama adalah menyusun. Dengan memperhatikan output final dan aktivitas yang dilakukan maka judul SOP yang disarankan adalah SOP Penyusunan Laporan.

B. Menginventarisir Kegiatan/Aktivitas dalam SOP serta Pelaksananya

Inventarisir kegiatan dan pelaksana SOP dapat dilakukan dengan tabel berikut : Contoh Draft SOP_Page_2 Contoh : Kegiatan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) PNS Kolektif

 No. Aktivitas Pelaksana  Ket
 1. Menerima berkas permohonan pembuatan KTP, mengagendakan, dan meneruskan kepada Kepala Biro Organisasi Kasubbag Tata Usaha  
 2. Memberikan Disposisi atas Surat Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan. Kepala Biro Organisasi  
 3. Mempelajari dan memberikan disposisi atas surat permohonan Pembuatan Kartu Tanda Pengenal kepada Kepala Subbagian Pembakuan dan Pengaturan untuk ditindaklanjuti. Kepala Bagian Ketatalaksanaan  
 4. Menelaah surat dan membuat jadwal perekaman data KTP serta surat pemberitahuan kepada SKPD tentang jadwal perekaman data oleh Pemroses KTP. Kasubbag Pembakuan dan Pengaturan  
 5. Meneliti dan mengoreksi surat pemberitahuan jadwal perekaman data, membubuhkan paraf koordinasi dan meneruskan kepada Kepala Biro. Kepala Bagian Ketatalaksanaan  
 6. Menandatangani surat pemberitahuan kepada SKPD dan meneruskan kepada Kasubbag TU untuk diagenda dan dikirim kepada SKPD. Kepala Biro Organisasi  
 7. Mengagendakan surat, mengirim surat pemberitahuan kepada SKPD serta memberitahukan kepada Pemroses KTP tentang jadwal pelaksanaan perekaman data agar diagendakan untuk dilakukan perekaman data. Kasubbag Tata Usaha  
 8. Merekam data PNS yang akan membuat KTP sesuai dengan jadwal perekaman. Pemroses KTP  
 9. Memproses pembuatan KTP. Pemroses KTP  
 10. Menyerahkan KTP yang sudah selesai kepada Pegawai dengan mengisi tanda terima KTP. Pemroses KTP  

C. Memindahkan kegiatan yang telah diinventarisir ke dalam flowchart, serta menentukan Kelengkapan, Waktu dan Output Contoh Draft SOP_Page_1 Copy seluruh kegiatan yang diinventarisir di kolom KEGIATAN. Selanjutnya pelaksana disusun berdasarkan urutan pelaksana yang melaksanakan kegiatan tersebut, bukan berdasarkan eselonering/tingkat jabatan. Apabila seluruh kegiatan dan pelaksana sudah dicantumkan ke dalam tabel flowchart, selanjutnya mencantumkan simbol-simbol sesuai jenis pelaksanaan kegiatan. Untuk penggunaan simbol bisa dilihat penjelasannya di file ini.

Pemaparan SOP

Kegiatan terakhir yaitu menentukan mutu baku yang ada, yaitu kelengkapan yang diperlukan per kegiatan, waktu pelaksanaan per kegiatan dan output yang didapatkan per kegiatan. Kelengkapan merupakan syarat atau kelengkapan pelaksanaan kegiatan sehingga suatu kegiatan dapat dilaksanakan. Apabila kelengkapan tidak terpenuhi, prosedur tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kelengkapan pada kegiatan 1 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memulai prosedur. Output pada kegiatan 1 merupakan hasil kelengkapan yang telah diproses sesuai kegiatan pertama. Output kegiatan 1 akan menjadi kelengkapan pada kegiatan 2, output kegiatan 2 akan menjadi kelengkapan pada kegiatan 3 dan seterusnya, serta bisa ditambahkan apabila ada kelengkapan lain.

Yang perlu menjadi perhatian adalah output akhir haruslah sesuai dengan judul SOP sebagaimana sudah dijelaskan pada langkah pertama (Poin A). Output SOP Pembuatan Surat adalah “Surat” atau “Surat yang terkirim”, begitu pula SOP Penerbitan KTP maka outputnya adalah “KTP”, bukan “surat”. Jangan pula “SOP Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan KTP” memuat langkah-langkah prosedur sampai KTP itu sendiri diterbitkan, padahal seharusnya prosedur tersebut menjadi tugas/prosedur dari instansi lain.

Dalam penentuan Waktu, perlu ada acuan hukum yang berlaku, dalam hal prosedur tersebut diatur dalam suatu produk hukum. Apabila prosedur tersebut tidak diatur dalam suatu produk hukum, maka penentuan waktu didasarkan pada kesepakatan dan kemampuan pelaksana yang tersedia. Dalam hal adanya beberapa acuan waktu, seperti Kecamatan/Kelurahan yang ingin menyamakan SOP-nya sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan tiap Kecamatan/Kelurahan berbeda, maka bisa diambil waktu pelaksanaan kegiatan terlama sehingga standar waktu suatu pekerjaan bisa ditetapkan. Apabila Kecamatan/Kelurahan bisa melaksanakan dibawah standar waktu yang dibuat, maka hal tersebut tentu merupakan suatu prestasi.

D. Memindahkan Kegiatan, Pelaksana, Kelengkapan, Waktu dan Output menjadi Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota).

SOP harus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh pelaksananya dan bisa melindungi pelaksana apabila terjadi kesalahan pada pelaksanaan prosedur. Pembuatan SOP dalam Peraturan Kepala Daerah secara umum bisa kita kerjakan dalam beberapa langkah :

  1. Bagian Menimbang, Mengingat, dan Bab : I Ketentuan umum bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  2. Kegiatan SOP dijabarkan di Bab II : Standar Operasional Prosedur.

 BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal X

 ………………………………………………………………………………..

 

  1. Kegiatan 1 pada flowchart dijabarkan pada pasal pertama di Bab II tersebut. Struktur kalimatnya yaitu Pelaksana+kegiatan. Pada umumnya, satu pasal meliputi satu kegiatan pada flowchart. Apabila terdapat 10 kegiatan pada flowchart berarti akan ada 10 pasal yang menjelaskan tentang SOP tersebut. Jumlah ini bisa berkurang apabila pada flowchart terdapat kegiatan berbeda yang dilakukan oleh pelaksana yang sama secara berurutan sehingga bisa digabungkan dalam 1 pasal. Apabila perlu penjelasan kelengkapan atau penjelasan lain dalam kegiatan tersebut, bisa dimuat dalam ayat baru pada pasal yang sama sesuai dengan kebutuhan.
  2. Mengenai format umum dan pengaturan Produk Hukum bisa dikonsultasikan kepada Bagian Hukum atau pejabat terkait yang menangani masalah perundang-undangan.
  3. Penjelasan Pembuatan Perkada SOP bisa dilihat pada File Powerpoint berikut.

             Peraturan Hukum SOP

 

E. Pengesahan dan Pengundangan Produk Hukum SOP

Setelah penyusunan Perkada dan Flowchart SOP selesai maka selanjutnya yaitu pengesahan Perkada. Proses ini biasanya didelegasikan kepada Biro Organisasi/Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Biro Hukum/Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Biro Organisasi/Bagian Organisasi akan mengecek format flowchart dan bab II pada Perkada. Apabila tidak ditemukan kesalahan prosesnya dilanjutkan ke Biro Hukum/Bagian Hukum untuk dilakukan pengoreksian dan pengesahan kepada Kepala Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah merupakan media pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Disamping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.
LAKIP yang telah disusun tersebut dapat dilihat pada link berikut.
  1. Kata Pengantar
  2. Ikhtisar Eksklusif
  3. Bab I
  4. Bab II
  5. Bab III
  6. Bab IV

Asistensi Sosialisasi Aplikasi Evaluasi Layanan Dasar (SiEva) Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel menyelenggarakan Asistensi Sosialisasi Aplikasi Evaluasi Layanan Dasar (SiEva) Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada hari Kamis, 19 Juni 2014 di Ruang Rapat H. Aberani Sulaiman Kantor Setda Provinsi Kalsel. Asistensi tersebut merupakan wadah sosialisasi aplikasi baru dari Kementerian PANRB, yaitu AplikaSi Evaluasi (SiEva) Layanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta pembagian username dan password untuk aplikasi tersebut. Peserta yang diundang yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, kemudian Bagian Organisasi, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan.

IMG_1202(1)

SiEva merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan Pendidikan dan Kesehatan di seluruh Indonesia. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan data terkait tentang seluruh SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan Puskesmas yang ada di kabupaten/kota masing-masing. Biro Organisasi, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi menjadi pihak yang memonitoring pengisian data yang dilakukan oleh pihak kabupaten/kota.

Data yang akan diisikan oleh kabupaten/kota terdiri atas dua macam data. Pertama data tentang jumlah SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan Puskesmas, serta sarana prasarana yang dimiliki secara umum. Kemudian data kedua merupakan data dari masing-masing SDN, SMPN, SMAN, SMKN dan Puskesmas, meliputi :

No Pengertian Keterangan
1 Standar Pelayanan Adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
2 Maklumat/Janji Pelayanan Adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan
3 Standar Persyaratan Pelayanan Adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
4 Standar Mekanisme Prosedur Pelayanan Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
5 Standar Waktu Pelayanan Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
6 Pelibatan masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
7 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.
8 Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan pengaduan adalah sarana dan mekanisme dalam penanganan pengaduan yang diberikan oleh unit penyelenggara kepada penerima pelayanan.

IMG_1206(1) IMG_1207(1)

Pengisian data SiEva dijadwalkan dari tanggal 16-30 Juni 2014, kemudian akan dilaksanakan desk evaluation oleh Tim Evaluator dari BPKP dan Ombudsman Perwakilan Provinsi sampai penerbitan Laporan Hasil Evaluasi Pendidikan dan Kesehatan Nasional pada minggu kedua bulan Agustus 2014.

IMG_1208(1)

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Sosialisasi Peraturan  Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dua peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan serta Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dengan adanya peraturan baru tersebut diharapkan penyusunan Standar Pelayanan dan pelaksanaan Survey IKM meningkat, terutama bagi seluruh Sekolah dan Puskesmas yang ada di kabupaten/kota Se-Kalsel.

Asistensi Tindak Lanjut Hasil Observasi Ombudsman RI Tentang Kepatuhan Terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sehubungan dengan adanya Surat Ombudsman RI Nomor 328/ORI-SRT/IV/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Observasi Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Selatan diberikan waktu untuk mengklarifikasi hasil observasi tersebut. Untuk memfasilitasi penyerahan dokumen tersebut, Biro Organisasi menyelenggarakan Asistensi Tindak Lanjut Hasil Observasi Ombudsman RI Tentang Kepatuhan Terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada tanggal 10 Juni 2014 di Ruang Rapat H. Aberani Sulaiman Lantai 3 Kantor Setda Provinsi Kalsel.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Asisten Ombudsman RI, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan. Setelah disambut Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel di ruangan beliau, rombongan Ombudsman RI menuju ruang acara. Asistensi tersebut dibuka dan dipimpin oleh Asisten Pemerintahan, sekaligus mewakili Gubernur Kalsel menyerahkan dokumen kelengkapan pelayanan publik yang diobservasi oleh Ombudsman RI. Penyerahan berkas secara simbolis diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, RSUD Ulin, dan Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan. Setelah penyerahan berkas secara simbolis, asistensi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ketua Ombudsman RI tentang observasi yang diselenggarakan oleh Ombudsman serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan pada khususnya.

Beliau menjelaskan bagaimana kepuasan masyarakat menjadi sesuatu yang vital bagi penyelenggaraan pelayanan publik dimanapun. Oleh karena itu, dalam melaksanakan observasinya, Ombudsman datang sebagai konsumen/pelanggan sehingga pengamatan dilakukan selayaknya dari sudut pandang masyarakat, dan hasilnya memang masih ditemui banyak kekurangan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pelayanan publik tidak hanya dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik semata, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, atau Kecamatan/Kelurahan, akan tetapi seluruh SKPD atau instansi pemerintah merupakan suatu unit pelayanan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersangkutan. BKD misalnya merupakan unit pelayanan yang memberikan pelayanan kepada seluruh PNS atau masyarakat yang mengurus kepegawaiannya. Dinas Pendidikan memberikan pelayanan kepada Guru atau pihak-pihak yang menyelenggarakan pendidikan. Sehingga secara umum seluruh instansi merupakan unit pelayanan yang seharusnya patuh terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ombudsman mengharapkan bahwa Kalimantan Selatan terus berbenah sehingga tercapai keadaan pelayanan publik yang diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, pembangunan sarana prasarana yang memadai, survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dan lain-lain seharusnya menjadi prioritas utama yang dikembangkan oleh SKPD. Apalagi Reformasi Birokrasi yang sedang digalakkan mengamanatkan untuk perbaikan kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana Birokrasi yang merupakan tugas seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Asistensi yang diselenggarakan tersebut juga dijadikan sarana sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dua peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan serta Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dengan adanya peraturan baru tersebut diharapkan penyusunan Standar Pelayanan dan pelaksanaan Survey IKM meningkat.