Surat Edaran Pelaksanaan Janji Layanan Publik Melalui Penyusunan Maklumat Pelayanan

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Gubernur Nomor 064 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, dalam rangka mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Surat Edaran Maklumat Pelayanan

edarann-pelayanan-publik-2016

Surat Edaran Tentang Pengaturan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Sehubungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

Surat Edaran PDH Kemeja Putih

Surat Edaran Pakaian Dinas 2016_Page_1

Surat Edaran Pakaian Dinas 2016_Page_2

Surat Edaran Tentang Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Sehubungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan Surat Edaran tersebut pada link berikut:

Surat Edaran PDH Kemeja Putih Surat Edaran PDH Kemeja Putih_Page_1 Surat Edaran PDH Kemeja Putih_Page_2 Surat Edaran PDH Kemeja Putih_Page_3

Surat Edaran Penetapan Hari Libur Pelaksanaan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015

SURAT EDARAN

NOMOR 065/ 01559 /ORG TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN HARI LIBUR PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2015

 

Sehubungan dengan pelaksanaan hari Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang akan diselenggarakan secara serentak pada hari Rabu tanggal 9 Desember, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 84 :

ayat (3)  : “Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan”.

ayat (4) : “Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

  1. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan serentak pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, untuk pelaksanaan pemilihan diatas hari dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari libur atau hari yang diliburkan bagi daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.
  1. Bagi SKPD/Badan Layanan/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pimpinan instansi yang bersangkutan agar mengatur penugasan karyawan/ti pada hari libur atau hari yang diliburkan tersebut di lingkungan kerja masing-masing sehingga tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

File Selengkapnya Download Disini.

Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016

SURAT EDARAN

NOMOR 065/ 01573 /ORG TAHUN 2015

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2016

 

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2015, Nomor 2/SKB/MEN/VI/2015, Nomor 01 Tahun 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengaturan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2016 sebagaimana tersebut diatas pada lampiran Surat Edaran ini;
  1. Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1437 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Agama;
  1. Pelaksanaan Cuti Bersama diperhitungkan dengan mengurangi hak Cuti Tahunan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga;
  1. Bagi Instansi yang memberlakukan enam hari kerja, apabila ada hari Sabtu yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional atau Cuti Bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu atau bulan yang bersangkutan untuk jam kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37, 5 jam;
  1. Bagi Unit Kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
  1. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit, dan Instansi Pemerintah Lainnya agar meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dan untuk mentaati jam kerja terutama pada hari sebelum dan sesudah pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016.

 

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

 

A. HARI LIBUR TAHUN 2016

No. Tanggal Hari  Keterangan
1. 1 Januari Jumat Tahun Baru 2015
2. 8 Februari Senin Tahun Baru Imlek 2567 Kongzili
3. 9 Maret Rabu Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937
4. 25 Maret Jum’at Wafat Isa Al-Masih
5. 1 Mei Minggu Hari Buruh Internasional
6. 5 Mei Kamis Kenaikan Yesus Kristus
7. 6 Mei Jum’at Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW
8. 22 Mei Minggu Hari raya Waisak 2560
9. 6 dan 7 Juli Rabu & Kamis Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah
10. 17 Agustus Rabu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
11. 12 September Senin Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah
12. 2 Oktober Minggu Tahun Baru Islam 1438 Hijriyah
13. 12 Desember Senin Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
14. 25 Desember Minggu Hari Raya Natal

 

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2016

 

No. Tanggal Hari Keterangan
1. 4,5 dan 8 Juli Senin, Selasa dan Jumat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah
3. 26 Desember Senin Hari Raya Natal

 

File Selengkapnya Download Disini.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian tugas dan fungsi penyelenggaraan  pelayanan serta untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

Peraturan tersebut dapat dilihat pada link berikut!

Flowchart SOP KP2T 2015

Pergub SOP KP2T 2015

Surat Edaran Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1436 H/2015

SURAT EDARAN

NOMOR 065 / 000698 / ORG TAHUN 2015 Tanggal 1 Juni 2015

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1436 H/2015

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B.1901.3/M.PAN-RB/5/2015 Tanggal 29 Mei 2015, disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

  1. Dalam rangka lebih memberikan kenyamanan, kekhusyukan dan makna bulan Ramadhan 1436 H bagi Karyawan/Karyawati dalam melaksanakan ibadah puasa, maka tanpa mengurangi disiplin dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan perubahan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang diatur sebagai berikut :

 Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 Wita (Tanpa Istirahat)
 Jum’at : 08.00 s/d 10.30 Wita (Tanpa Istirahat)

  1. Jumlah jam kerja bagi instansi yang melaksanakan 5 hari kerja dan 6 hari kerja selama bulan Ramadhan harus memenuhi ketentuan 32,5 jam per minggu.
  1. Selama bulan Ramadhan 1436 H apel pagi masuk kantor dilaksanakan pukul 08.00 Wita, sedangkan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) setiap hari Jum’at ditiadakan.
  1. Bagi Unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka jam kerja diatur secara tersendiri oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan intensitas pelayanan. Ketentuan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1436

Demikian untuk maklum dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Untuk Surat Edaran Jam Kerja tersebut dapat didownload di link berikut :

Perubahan Jam KERJA RAMADHAN 2015

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah merupakan media pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Disamping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.
LAKIP yang telah disusun tersebut dapat dilihat pada link berikut.
  1. Kata Pengantar
  2. Laporan Kinerja
  3. Pernyataan Review Inspektorat
  4. Pernyataan PK
  5. RPJM 2011-2015
  6. Kategori Nilai Pengukuran Kinerja

Survey Kepuasan Masyarakat versi Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2014

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh Unit Pelayanan Publik untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh unit tersebut. Kepuasan Masyarakat adalah tujuan utama yang harus dijadikan target oleh Unit Pelayanan Publik. Dengan mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat, Unit Pelayanan dapat dengan mudah mengevaluasi kinerja unit dan mengetahui dengan pasti unsur mana saja yang masih perlu diperbaiki. Dalam mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat, terdapat 9 unsur yang harus dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat, yaitu :
1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan.
4. Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, 9 unsur tersebut bisa digunakan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan seputar kepuasan masyarakat. Salah satu contoh pertanyaan yang bisa dibuat antara lain :
1. Bagaimana menurut Saudara dengan kesesuaian persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan dengan hasil/jenis pelayanan yang diberikan?
a. Tidak sesuai.
b. Kurang sesuai.
c. Sesuai.
d. Sangat sesuai.

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur pelayanan yang dilaksanakan di unit ini?
a. Tidak mudah.
b. Kurang mudah.
c. Mudah.
d. Sangat mudah.

3. Bagaimana menurut Saudara tentang ketepatan waktu pelayanan pelayanan di unit ini?
a. Selalu tidak tepat.
b. Kadang-kadang tepat.
c. Banyak tepatnya.
d. Selalu tepat.

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?
a. Tidak wajar.
b. Kurang wajar.
c. Wajar.
d. Sangat wajar.

5. Bagaimana pendapat Saudara dengan hasil dari pelayanan yang telah diberikan?
a. Tidak puas.
b. Kurang puas.
c. Puas.
d. Sangat puas.

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?
a. Tidak mampu.
b. Kurang mampu.
c. Mampu.
d. Sangat mampu

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?
a. Tidak sopan dan ramah.
b. Kurang sopan dan ramah.
c. Sopan dan ramah.
d. Sangat sopan dan ramah.

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelaksanaan Maklumat Pelayanan/Janji Layanan yang telah dijanjikan oleh penyelenggara pelayanan?
a. Tidak tepat.
b. Kurang tepat.
c. Tepat.
d. Sangat Tepat.

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan ini?
a. Tidak puas.
b. Kurang puas.
c. Puas.
d. Sangat puas.

 

Selain beberapa pertanyaan itu, 9 unsur yang harus digunakan dalam pertanyaan bisa dikembangkan lebih jauh untuk merinci lagi hal-hal yang perlu dievaluasi dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya untuk memperoleh hasil akhir Survey Kepuasan Masyarakat, dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, disebutkan bahwa perhitungan akhir bisa disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut, ataupun bentuk kualitatif (baik/buruk). Namun untuk persamaan persepsi, lebih baik menggunakan bentuk skoring/angka absolut agar unsur-unsur yang dinilai bisa dijabarkan dan memberikan gambaran jelas mengenai hal-hal apa saja yang harus dievaluasi unit pelayanan. Perhitungan skoring/angka absolut bisa dilihat di link ini.

1. Contoh SKM versi Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2014.

2. Perhitungan SKM versi Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004.